Bulukumba – Aksi demonstrasi Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Bulukumba di Panggung Aspirasi berakhir tanpa dialog. Massa aksi meninggalkan lokasi dengan kekecewaan setelah tidak satu pun pejabat atau perwakilan dinas terkait hadir untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak awal aksi berlangsung, massa KMPI menunggu kehadiran pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas implementasi program tersebut. Namun hingga aksi berjalan cukup lama, Panggung Aspirasi tetap kosong dari pejabat publik. Kondisi ini dinilai memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat.
KMPI menilai absennya penanggung jawab menjadikan Panggung Aspirasi sekadar simbol formal tanpa fungsi substantif. Ruang yang seharusnya menjadi medium dialog antara rakyat dan penguasa justru gagal menjalankan perannya sebagai sarana klarifikasi dan pertanggungjawaban kebijakan.
“Ketika tidak ada satu pun pejabat yang hadir untuk menemui massa, maka Panggung Aspirasi ini kehilangan maknanya. Aspirasi ada, tetapi tanggung jawab tidak terlihat,” kata Jenderal Lapangan aksi, Arinal Hidayat.
Menurut KMPI, kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran atas pelaksanaan Program MBG di tingkat daerah yang dinilai minim transparansi dan pengawasan. Program strategis nasional yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat seharusnya dijalankan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
KMPI menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar agenda seremonial atau proyek administratif. Program ini menyangkut kepentingan publik dan tidak boleh membuka ruang bagi kepentingan sempit maupun praktik yang berpotensi merugikan negara.
Karena tidak adanya respons dari pihak berwenang, Jenderal Lapangan akhirnya menarik seluruh massa aksi dari lokasi. KMPI menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk protes atas sikap pembiaran, sekaligus penegasan bahwa tuntutan mereka belum dijawab.
KMPI Bulukumba memastikan akan melanjutkan langkah konsolidasi dan aksi lanjutan apabila pemerintah daerah tetap tidak membuka ruang dialog dan klarifikasi. Mereka menilai, tanpa keterbukaan dan pengawasan yang jelas, Program MBG berisiko menyimpang dari tujuan awalnya.
